Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Pemerintah Kota Yogyakarta
Jl. Kenari No. 56, Muja Muju. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165 (0274) 515865, 562682 ext 177
ARTIKEL
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined index: posts_file
Filename: articles/index.php
Line Number: 24
&h=150&w=150&zc=1" alt="dampak diskriminasi kebijakan publik"/>
2010-12-01 00:00:00
DAMPAK DISKRIMINASI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK By YAHYA.A.Z Salah satu masalah krusial yang mesti dicermati dalam Era Globalisasi dan proses transformasi sosial dewasa ini adalah krisis kebijakan publik yang sering menimbulkan konflik internal dalam inst
....SELENGKAPNYA
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined index: posts_file
Filename: articles/index.php
Line Number: 24
&h=150&w=150&zc=1" alt="Pemerintah-DPR Sepakat Revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah"/>
2010-11-30 00:00:00
Pemerintah dan DPR sepakat untuk melakukan revisi terbatas atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. "Pemerintah menyambut baik inisiatif DPR RI untuk menyiapkan rancangan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004," uj
....SELENGKAPNYA
2010-11-29 00:00:00
Menurut riyawatnya, KUHP Indonesia berasal dari Het Wetboek van Strafrecht, lazim disingkat WvS. Ketika Indonesia merdeka, kitab peninggalan Belanda itu diberlakukan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946. Tetapi percayakan Anda bahwa sampai sekarang
....SELENGKAPNYA
2010-11-27 00:00:00
Berbagai pihak (atau sektor) yang terlibat dalam keseluruhan dinamika governance menerima sorotan dan harus diperbaiki, pihak-pihak itu bukan hanya negara (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) melainkan juga pihak swasta dan masyarakat sipil (civil
....SELENGKAPNYA
2010-11-26 00:00:00
Seiring dengan dengan terbitnya paket Undang-undang Keuangan Negara, maka ada beberapa hal yang menjadi perbedaan dengan Undang-undang sebelumnya. Perbedaan tersebut antara laian: 1. Mengatur kewenangan para pejabat perebendaharaan sesuai dengan tang
....SELENGKAPNYA
|
Mbak Ratu
Masyarakat Terbuka Akses Prosedur dan Aturan Hukum
|
===============
|
Layanan Konsultasi Hukum |
Rekap Produk Hukum
Jenis Dokumen |
Jumlah |
Instruksi Walikota |
54 |
Peraturan Walikota |
1.734 |
Peraturan Daerah |
552 |
Keputusan Walikota |
186 |
Link
Pengunjung
Jumlah Pengunjung :
10.565.446
Jumlah Kunjungan :
11.567.219
Pengunjung saat ini : 3