Selamat Datang Di Website Resmi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

ARTIKEL

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: posts_file

Filename: articles/index.php

Line Number: 24

&h=150&w=150&zc=1" alt="dampak diskriminasi kebijakan publik"/>
2010-12-01 00:00:00

dampak diskriminasi kebijakan publik

DAMPAK DISKRIMINASI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK By YAHYA.A.Z Salah satu masalah krusial yang mesti dicermati dalam Era Globalisasi dan proses transformasi sosial dewasa ini adalah krisis kebijakan publik yang sering menimbulkan konflik internal dalam inst ....SELENGKAPNYA

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: posts_file

Filename: articles/index.php

Line Number: 24

&h=150&w=150&zc=1" alt="Pemerintah-DPR Sepakat Revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah"/>
2010-11-30 00:00:00

Pemerintah-DPR Sepakat Revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah

Pemerintah dan DPR sepakat untuk melakukan revisi terbatas atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. "Pemerintah menyambut baik inisiatif DPR RI untuk menyiapkan rancangan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004," uj ....SELENGKAPNYA

2010-11-29 00:00:00

Hingga Kini, Belum Ada Terjemahan Resmi KUHP

Menurut riyawatnya, KUHP Indonesia berasal dari Het Wetboek van Strafrecht, lazim disingkat WvS. Ketika Indonesia merdeka, kitab peninggalan Belanda itu diberlakukan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946. Tetapi percayakan Anda bahwa sampai sekarang ....SELENGKAPNYA

2010-11-27 00:00:00

Strategi menuju Clean and Good Government

Berbagai pihak (atau sektor) yang terlibat dalam keseluruhan dinamika governance menerima sorotan dan harus diperbaiki, pihak-pihak itu bukan hanya negara (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) melainkan juga pihak swasta dan masyarakat sipil (civil ....SELENGKAPNYA

2010-11-26 00:00:00

Menanti APBD berbasis Partisipasi Masyarakat

Seiring dengan dengan terbitnya paket Undang-undang Keuangan Negara, maka ada beberapa hal yang menjadi perbedaan dengan Undang-undang sebelumnya. Perbedaan tersebut antara laian: 1. Mengatur kewenangan para pejabat perebendaharaan sesuai dengan tang ....SELENGKAPNYA

Pencarian

Polling

Apakah anda mendapatkan manfaat dari website ini?
Banyak
Biasa saja
Tidak

HASIL POLLING

Rekap Produk Hukum

Jenis Dokumen Jumlah
Instruksi Walikota 54
Peraturan Walikota 1.734
Peraturan Daerah 552
Keputusan Walikota 186

Pengunjung

Jumlah Pengunjung : 10.565.446
Jumlah Kunjungan : 11.567.219
Pengunjung saat ini : 3