Dasar Hukum JDIH
Dasar Hukum JDIH
Dasar hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai berikut :
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.
![]() |
Mbak Ratu Masyarakat Terbuka Akses Prosedur dan Aturan Hukum |
=============== | |
Layanan Konsultasi Hukum |
Pencarian
Polling
Rekap Produk Hukum
Jenis Dokumen | Jumlah |
---|---|
Instruksi Walikota | 62 |
Peraturan Walikota | 1.589 |
Peraturan Daerah | 532 |
Keputusan Walikota | 143 |
Link
Pengunjung
Jumlah Pengunjung : 6.571.364Jumlah Kunjungan : 7.573.147
Pengunjung saat ini : 122