Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Sosialisasi UU RI No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perwal Nomor 77 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel di selenggarakan oleh Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta pada hari Kamis (5/12) di Ruang Utama Atas Balaikota Yogyakarta. Peserta sosialisasi ini meliputi pegawai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan tokoh masyarakat dari kecamatan Umbulharjo, Mergangsan, Danurejan dan Ngampilan. 

Pada kesempatan membuka acara sosialisasi tersebut, Wakil Walikota Yogyakarta Imam Priyono mengungkapkan, pihaknya menginginkan ada sinkronisasi antara program pemerintah dengan tokoh masyarakat di tiap wilayah. "Ketua RW ini adalah tokoh masyarakat setempat. Sengaja kami kumpulkan agar bansos dan hibah digunakan sesuai proposal yang diajukannya. Jangan sampai melenceng dan menjadi celah korupsi," paparnya

Imam Priyono menambahkan, pelaksanaan program dana hibah pengembangan kewilayahan tersebut diserahkan ke masing-masing RW. Meski begitu, Ketua RW selaku perangkat yang ada di wilayah wajib memantau serta mengawasi pelaksanaan anggaran. "Jika semua paham jika korupsi itu akan membawa dampak kerugian, maka saya yakin, semua akan menjauhi," terangnya

Selanjutnya terkait dengan masalah pengendalian pembangunan hotel,  disampaikan juga bahwa mengingat luas wilayah Kota Yogyakarta yang terbatas dan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan pariwisata, maka perlu pengaturan pengendalian pembangunan hotel yang telah ditetapkan pada tanggal 20 November 2013 nomor 77 tentang Perwal Pengendalian Pembangunan Hotel.

Perwal Pengendalian Pembangunan Hotel ini dilakukan dengan menghentikan sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel di Kota Yogyakarta sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016. (dn)