Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Ujian Nasional Langgar HAM

Sumber: detikcom - Jakarta Lebih dari 100 ribu siswa-siswi SMA dan SMK di Indonesia tidak lulus Ujian Nasional (UN). UN dianggap kebijakan yang tidak adil. Jadi UN bisa masuk kategori pelanggaran HAM. Hal itu ditegaskan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara di kantornya, Jalan Latuharhari, Jakarta, Kamis (22/6/2006). "Sistem UN ini trial and error, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan ini sama dengan pelanggaran HAM," tegas Abdul Hakim disambut tepuk tangan puluhan siswa yang tidak lulus UN. Didampingi orangtuanya masing-masing, mereka mengadukan kebijakan pemerintah soal UN ke Komnas HAM. Dalam pertemuan itu, Henny Gonowati, orangtua Kartika Paramita siswi SMAN 6, Jakarta, menyampaikan kekecewaannya atas solusi Program Kejar Paket C dari Depdiknas. Putrinya yang sudah diterima di Fakultas MIPA UGM lewat Ujian Masuk terancam batal karena UGM tidak menerima ijazah Paket C. "Yang mendidik itu kan guru, pemerintah tahu apa tentang anak saya," ketus Henny menahan isak tangis. Mereka menuntut pemerintah lewat Komnas HAM agar diadakan ujian ulang karena siswa SMA dan SMK akan menghadapi STMB 5 Juli nanti. Mereka juga menuntut UN dihapuskan. Menurut Abdul Hakim, masalah pada pelaksanaan UN merupakan pelanggaran terhadap hak asasi pengembangan diri. Komnas HAM berjanji akan segera bertemu mendiknas paling lambat Senin 26 Juni. "Perjuangan kita sekarang adalah ujian ulang agar mereka bisa mengikuti SPMB. Soal mengubah UN, itu jangka panjang karena perlu suatu pengkajian," katanya. Abdul Hakim menegaskan, pemerintah harus memiliki remedial program atas kebijakannya yang masih trial and error. Soal "korban" UN yang akan turun ke jalan, Komnas HAM menyatakan dukungan penuh. "Kenapa nggak, asal tidak merusak!" tandasnya. Rencananya para orangtua dan siswa ini akan mendatangi Depdiknas Jumat pukul 10.30 WIB untuk memprotes kebijakan UN.