Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Dalam rangka mengendalikan dan melestarikan lingkungan di wilayah Kota Yogyakarta, maka setiap rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Dokumen Lingkungan Hidup. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 5 Januari 2016 telah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

    Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

    Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

a.    Bab VI Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan terkait Jenis Dokumen Untuk Mengelola Lingkungan Bagi Masing-Masing Jenis Usaha;

b.    Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan, dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan; dan

c.    Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 140 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan

Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di dalam konten produk hukum mengenai Peraturan Walikota Yogyakarta di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.