Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 yang menyatakan bahwa Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelarasan penyusunan pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Bahwa Kota Yogyakarta sebagai Kota pariwisata sudah selayaknya mempunyai Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2025 untuk mendukung visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 yang berbunyi “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”

 

Dengan adanya Peraturan Daerah ini destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kota Yogyakarta.