WALIKOTA YOGYAKARTA

	PERATURAN  WALIKOTA  YOGYAKARTA

NOMOR   79      TAHUN  2010

TENTANG

PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET 
DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA  YOGYAKARTA,

Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2008 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta dan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok tertentu yang telah mempunyai jaringan usaha secara nasional yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Kota Yogyakarta, maka perlu adanya penyempurnaan terhadap ketentuan –ketentuan dalam Peraturan dimaksud;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
	
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan  Propinsi Jawa Timur, Jawa  Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah  beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4.	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
7.	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
9.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;	
10.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11.	Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
12.	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
13.	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan 	: 	PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1.	Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta. 
2.	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. 
3.	Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 
4.	Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. 
5.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta. 
6.	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. 
7.	Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini. 
8.	Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. 
9.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
10.	Usaha Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha yang sudah mempunyai jaringan secara nasional terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. 
11.	Minimarket adalah toko modern dengan batasan luas lantai penjualan kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi). 

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai :

a.	usaha waralaba yang berbentuk minimarket dengan sistem pelayanan mandiri, menjual secara eceran berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari. 
b.	anak cabang perusahaan yang menjual secara eceran berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan nama atau merk yang sama yang merupakan kerjasama langsung sebagai jejaring usaha dengan perusahaan besar yang berskala nasional. 

BAB III
TUJUAN

Pasal 3

Tujuan terhadap Usaha Waralaba Minimarket untuk : 
a.	memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Daerah; 
b.	mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 
c.	mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 
d.	menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; 
e.	meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. 

BAB IV
KRITERIA

Pasal 4

Usaha mikro, kecil dan menengah digolongkan menjadi sebagai berikut : 
a.	usaha mikro : 
1.	memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 
2.	memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 
b.	usaha kecil : 
1.	memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 
2.	memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). 
c.	usaha menengah : 
1.	memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 
2.	memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). 

Pasal 5

Usaha Waralaba adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a.	memiliki ciri khas usaha; 
b.	terbukti sudah memberikan keuntungan; 
c.	memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis; 
d.	mudah diajarkan dan diaplikasikan; 
e.	adanya dukungan yang berkesinambungan; 
f.	hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. 

BAB V
PEMBATASAN

Pasal 6

(1)	Usaha waralaba minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berjarak paling dekat 400 (empat ratus) meter dari pasar tradisional. 
(2)	Usaha Waralaba minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan di Jalan-jalan tersebut dalam Lampiran I. 
(3)	Jumlah usaha waralaba minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di setiap kecamatan dibatasi tersebut dalam Lampiran II. 
Pasal 7
(1)	Usaha waralaba minimarket yang tidak sesuai  dengan ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 6 dapat diberikan izin setelah mendapatkan persetujuan dari Tim Teknis Perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2)	Persetujuan atau penolakan Tim Teknis Perizinan dengan memperhatikan hal-hal antara lain :
a.	Ketentuan tata ruang;
b.	Pemberdayaan UMKM setempat;
c.	Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat;
d.	Pemanfaatan kawasan perumahan/permukiman.

BAB VI
PERIZINAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Dinas Perizinan dalam mengeluarkan izin yang berkaitan dengan usaha waralaba minimarket di Daerah wajib mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 9
 
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha waralaba minimarket dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka : 
a.	Usaha waralaba minimarket yang sudah memiliki izin dan tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku. 
b.	Usaha waralaba minimarket yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini diberi kesempatan untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan izin gangguan. 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 12
 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal  22 November 2010
WALIKOTA YOGYAKARTA,

	ttd

  H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal  22 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA  TAHUN  2010  NOMOR 79

LAMPIRAN I	: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR	: 79  TAHUN  2010
TANGGAL	: 22 NOVEMBER 2010

JALAN-JALAN DIKOTA YOGYAKARTA YANG DIPERBOLEHKAN 
UNTUK USAHA WARALABA MINIMARKET

NO	NAMA JALAN	NO 	NAMA JALAN	
1.		Jalan Abu Bakar Ali 	22.		Jalan Ngeksigondo	
2.		Jalan Adi Sucipto	23.		Jalan Parangtritis	
3.		Jalan AM Sangaji	24.		Jalan Perintis Kemerdekaan	
4.		Jalan Bantul 	25.		Jalan Piere Tendean	
5.		Jalan Bhayangkara	26.		Jalan Pramuka	
6.		Jalan Brigjen Katamso	27.		Jalan RE Martadinata	
7.		Jalan Dr. Sutomo	28.		Jalan Suryopranoto	
8.		Jalan Gajah Mada	29.		Jalan Tamansiswa	
9.		Jalan Gayam	30.		Jalan Urip Sumoharjo	
10.		Jalan Gandekan Lor	31.		Jalan Veteran	
11.		Jalan Gedong Kuning	32.		Jalan Jend. Sudirman	
12.		Jalan HOS Cokroaminoto	33.		Jalan Prof. Yohanes	
13.		Jalan Ipda Tut Harsono/Timoho	34.		Jalan Hayamwuruk	
14.		Jalan KH Ahmad Dahlan	35.		Jalan P. Mangkubumi	
15.		Jalan KH Wakhid Hasyim	36.		Jalan DI. Panjaitan	
16.		Jalan Kusumanegara	37	Jalan Sisingamangaraja	
17.		Jalan Kyai Mojo	38	Jalan  Sorogenen	
18.		Jalan Magelang	39	Jalan Tegalturi	
19.		Jalan Malioboro	40	Jalan Glagahsari	
20.		Jalan Mataram	41	Jalan Dagen	
21.		Jalan Menteri Supeno			

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II	: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR	: 79 TAHUN 2010
TANGGAL	: 22 NOVEMBER 2010

JUMLAH MAKSIMAL TIAP KECAMATAN

NO	KECAMATAN	JUMLAH	
1.		KECAMATAN TEGALREJO 	4	
2.		KECAMATAN DANUREJAN	3	
3.		KECAMATAN JETIS	3	
4.		KECAMATAN GEDONG TENGEN	3	
5.		KECAMATAN GONDOKUSUMAN	8	
6.		KECAMATAN PAKUALAMAN	2	
7.		KECAMATAN GONDOMANAN 	2	
8.		KECAMATAN KRATON	0	
9.		KECAMATAN WIROBRAJAN	3	
10.		KECAMATAN MANTRIJERON	3	
11.		KECAMATAN MERGANGSAN	6	
12.		KECAMATAN NGAMPILAN	3	
13.		KECAMATAN UMBULHARJO	9	
14.		KECAMATAN KOTAGEDE	3	
JUMLAH	52	

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO